SULAWESI

Oleh  Togap Simangunsong
(Pemerhati Otonomi Daerah, Alumni IPB, ITC. Belanda dan UNSW Sydney, Mantan pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Utara 1992-2000)

Revitalisasi peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah ditandai dengan diterbitkannya PP nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan  Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di daerah. PP ini memberi kewenangan kepada gubernur untuk menerapkan sanksi kepada bupati/walikota yang dinilai menyimpang dari aturan. (more…)

(Komentar). Tahun 2010 dapat disebut sebagai tahun pilkada (pemilihan kepala daerah) di Sulut. Maklum, selain akan ada pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, juga sejumlah kota dan kabupaten bakal melakukan hajatan yang sama. Yaitu Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kalau saja wacana perubahan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat diwujudkan, di mana pemilihan gubernur bakal dikembalikan ke DPRD, maka pemilihan langsung ini akan menjadi yang terakhir.  (more…)

(Fajar). Resesi finansial global tak banyak berpengaruh pada bisnis Bank Bukopin. Apa yang membuat Bukopin kuat menghadapi gejolak finansial global? Berikut wawancara wartawan Fajar, Syarifa Aidah dengan Direktur PT Bank Bukopin Tbk, Sulistyohadi DS, di Graha Pena Makassar. (more…)

(Fajar). Prilaku tindak pidana korupsi di Sulsel ternyata cukup besar. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sulsel berada pada urutan sembilan secara nasional dan urutan pertama di kawasan Timur Indonesia terkait laporan dugaan korupsinya. (more…)

(Fajar). Setiap daerah, termasuk Sulawesi Selatan perlu segera membentuk lembaga penjaminan kredit daerah (LPKD). Sesuai amanah Kepres No.2 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (Permen) No.222 tahun 2008, Sulsel membutuhkan lembaga tersebut karena saat ini pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tapi terjadi ketimpangan karena tak semua pengusaha memiliki akses yang sama. (more…)

Pangkep (Fajar). Belasan penghargaan berhasil diraih Pangkep di bawah kepemimpinan Bupati Syafrudin Nur selama empat tahun. Ironisnya, dalam dua tahun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pangkep atau Human Development Index justru menurun. (more…)

Sulsel (Fajar). Hasil Ujian Nasional (UN) memang sudah diumumkan. Banyak sekolah yang tingkat kelulusannya tinggi, sebaliknya banyak pula memprihatinkan. Sekolah dengan label swasta juga demikian. Beberapa di antaranya, baik SMA maupun SMP masih belum bisa memuaskan. (more…)

Masamba (Palopopos). Pelaksanaan Lomba ADIPURA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat beberapa bulan yang lalu, Luwu Utara kecipratan memperoleh penghargaan berupa PIAGAM . (more…)

(Upeks). Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menciptakan pemerintahan yang bersih kuat dan efektif sudah tidak diragukan lagi. (more…)

(Fajar). Delapan tahun berlalu-Otonomi Daerah (otoda) dikumandangkan di negeri ini. Ketika 2001 lalu kebijakan ini direalisasikan, banyak kalangan menaruh perhatian-khusnya pemerintah daerah (pemda). Begitu antusiasnya, sehingga respons daerah menerima dengan tangan terbuka yang difollow-upkan dengan meluncurkan berbagai kebijakan. (more…)